kabarsabak.com – Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Hj. Zilawati dampingi Kunker Reses Komisi V DPR RI, pada 27 Februari 2026. Kolaborasi antara DPR RI, DPRD, dan Pemkab Tanjab Timur ini diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi aspirasi utama masyarakat Tanjab Timur.
Kunker reses Komisi V DPR RI yang diketuai H. Bakri ini tidak datang sendiri. Ia turut menghadirkan jajaran Kepala Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi. Kehadiran para pejabat teknis ini bertujuan mempercepat sinkronisasi program pusat dengan kebutuhan riil daerah.
Di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten, H. Bakri menegaskan bahwa peluang pembiayaan pembangunan melalui APBN masih sangat terbuka, khususnya melalui skema Instruksi Presiden (Inpres). Program Inpres Jalan Daerah, irigasi, hingga pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan pasar menjadi sektor yang tengah didorong.
Menurutnya, langkah konkret harus segera dilakukan agar Tanjab Timur masuk dalam daftar prioritas penerima program pusat. “Kita kejar anggaran yang bersumber dari APBN. Banyak program kementerian yang saat ini disalurkan melalui Inpres. Tanjab Timur harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Bakri juga mengingatkan pentingnya mekanisme pengusulan yang tertib dan matang. Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh persyaratan teknis diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Balai sebelum dibawa ke pusat. “Jangan kirim usulan yang masih mentah. Lengkapi seluruh syarat di Balai. Setelah matang, baru kita dorong kuat di Jakarta,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai penting agar proses penganggaran di kementerian berjalan efektif dan tidak terkendala persoalan administratif. Sebagai daerah pemilihan yang memiliki kedekatan emosional dengannya, H. Bakri menyebut Tanjab Timur memiliki potensi besar namun masih terkendala keterbatasan fiskal.
Sementara itu, Ketua DPRD Hj. Zilawati menyampaikan terima kasih atas dukungan H. Bakri yang menghadirkan seluruh Kepala Balai di Provinsi Jambi. Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan pemahaman teknis yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dan desa dalam menyusun proposal program yang sesuai ketentuan.
“Kami akan segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan di tiap Balai. Kami juga berharap Pak Haji Bakri terus mengawal usulan ini hingga terealisasi di pusat,” ujarnya. (redaksi)