kabarsabak.com – DPRD Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna, Rabu 1 April 2026. Agenda kali ini yakni pandangan umum fraksi, terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjab Timur Hasniba, seluruh fraksi yang terdiri dari Fraksi PAN, Demokrasi Keadilan, Golkar, Gerindra, dan Fraksi Nasdem, menyetujui nota pengantar LKPJ Bupati tahun anggaran 2025 dibahas ditingkat lanjut.
Meski demikian tiap fraksi tampaknya memiliki catatan tersendiri, terhadap berbagai kebijakan Pemkab Tanjab Timur. Mulai dari belanja operasional, belanja modal, hingga silpa yang timbul pada tahun anggaran 2025.
Bahkan beberapa fraksi juga mempertanyakan berbagai kebijakan kepala daerah, yang tertuang dalam visi dan misi Merata. Sebut saja soal dana insentif 1 juta per bulan, pembangunan tanggul sepanjang 1.000 kilometer, hingga kebijakan pompong 10 GT.
Terkait pertanyaan dan catatan fraksi ini, pimpinan sidang meminta kepada pihak eksekutif khususnya OPD terkait. Untuk menyiapkan setiap dokument yang diperlukan pada pembahasan ditingkat lanjut nanti.
“Terkait adanya catatan maupun pertanyaan yang dilontarkan fraksi, kami meminta kepada pihak eksekutif khususnya OPD terkait untuk menyiapkan dokument yang diperlukan saat pembahasan ditingkat lanjut nanti,” ujar Hasniba.(redaksi)